JAKARTA – Prancis siap meningkatkan kerja sama strategis dengan negara mitra di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia. Demikian disampaikan oleh Senator Rachid Temal ketika memimpin Delegasi Komisi Luar Negeri, Pertahanan dan Angkatan Bersenjata pada Senat Republik Prancis dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (13/09), di Kantor Kemenko Perekonomian.
“Kunjungan kami ke Indonesia kali ini bertujuan untuk melakukan studi atau kajian terkait Strategi Prancis di Kawasan Indo-Pasifik,” ujar Senator Temal dalam pembukaannya.
Selain itu, pihaknya juga ingin membahas hubungan antara kedua negara, dengan harapan dapat meningkatkan kerja sama yang saat ini telah terjalin dengan baik.
Dijelaskan pula bahwa Delegasi Senat Prancis berkeinginan untuk bertukar pandangan mengenai kawasan Indo-Pasifik dengan pihak Indonesia dengan mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023. Pihak Prancis juga menyampaikan keingintahuan terkait pendekatan yang diambil oleh Indonesia di kawasan Indo-Pasifik serta bagaimana strategi untuk menjaga kawasan agar tetap inklusif dan dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat.
Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang menjabat Presidensi pada G20. Terdapat 4 (empat) pilar penting dari Presidensi Indonesia di G20 yaitu kesehatan global, transisi energi, transformasi digital dan ketahanan pangan.
Konsep Indo-Pasifik yang dimiliki oleh Prancis memiliki kemiripan dengan Indonesia, dimana Indonesia memandang kawasan tersebut bukan hanya dari sisi politik dan keamanan semata, namun juga dilihat dari sisi ekonomi. Dalam hal ini, eksistensi ASEAN memiliki peran sangat strategis dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
Menko Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia baru saja berpatisipasi dalam Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang dilaksanakan di Amerika Serikat. Poin penting dari pertemuan tersebut adalah penetapan target untuk menghasilkan solusi konkret bagi kawasan dalam beberapa tahun ke depan.
“Indonesia juga meminta dukungan dari Prancis agar perundingan Indonesia – European Union CEPA (IEU – CEPA) dapat dipercepat penyelesaiannya. Pada faktanya terdapat beberapa isu penting yang perlu dibahas secara mendalam tapi saya optimis bahwa hal tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama,” ujar Menko Airlangga.
Kedua pihak perlu menyadari bahwa ekonomi Indonesia dan Uni Eropa bersifat komplementer, sehingga keberadaan perjanjian ekonomi komprehensif seperti IEU – CEPA dapat menguntungkan kedua pihak. Menjawab permintaan Indonesia tersebut, pihak Prancis menyatakan dukungan terhadap percepatan penyelesaian perundingan IEU – CEPA meskipun terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan di internal Uni Eropa sendiri.
Menanggapi pertanyaan pihak Prancis terkait potensi kerja sama di sektor transisi energi, Menko Airlangga menyampaikan beberapa hal di antaranya kerja sama untuk membangun energi terbarukan di Indonesia. Terdapat rencana oleh Pemerintah untuk phasing out pembangkit listrik berbasis batubara dan menggantinya dengan beberapa proyek energi terbarukan seperti cofiring batubara dengan amonia, pembangkit listrik panas bumi, floating solar panel, hydropower serta pengembangan energi nuklir berbasis riset.
Pada kesempatan tersebut disampaikan juga potensi kerja sama pada teknologi sistem penyimpanan baterai listrik untuk mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Pemerintah kembali menekankan komitmen agar proses transisi energi yang sedang dilakukan harus tetap memenuhi unsur berkeadilan dan terjangkau oleh masyarakat, tanpa mengurangi kebutuhan energi di dalam negeri.
“Indonesia telah memiliki regulasi atau perundang-undangan yang mendukung pengembangan energi terbarukan, ditambah lagi Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti nikel untuk pengembangan sektor ini, di mana Prancis merupakan salah satu investor pengembangan nikel utama di Indonesia,” kata Menko Airlangga.
“Minyak sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang mengedepankan aspek keberlanjutan melalui sertifikasi ISPO sehingga akses pasar minyak sawit Indonesia ke kawasan Eropa dapat terjaga dan terus ditingkatkan ke depannya,” ungkap Menko Airlangga.
Dari aspek perdagangan, kedua negara mencatat tren yang cukup signifikan dalam perdagangan bilateral di mana pada tahun 2021 tercatat kenaikan sebesar 0,25% atau senilai US$ 2,28 miliar dibandingkan pada tahun sebelumnya (US$ 2,27 miliar).
Komoditas utama Indonesia yang diekspor ke Prancis adalah mesin dan peralatan listrik, disusul oleh alas kaki dan sejenisnya serta minyak sawit dan olahannya. Prancis menempati peringkat ke-5 mitra dagang penting Indonesia di wilayah Eropa.
Di bidang investasi, nilai realisasi investasi Prancis di Indonesia juga mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat realisasi investasi sebesar US$ 145,76 juta dalam 709 proyek, atau meningkat lebih dari 4 (empat) kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar US$ 25,11 juta dalam 1.079 proyek.
Prancis sendiri merupakan mitra strategis dari Indonesia sejak tahun 2011 dan telah meluncurkan Indo-Pacific Strategy. Dalam pernyataan penutupnya, Senator Temal menyatakan kesiapan Prancis untuk membantu penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia berupa pesawat tempur dan kapal selam.
Pihaknya juga siap untuk bekerja sama terkait transfer teknologi dan membuka lapangan kerja di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Indonesia menyampaikan harapan agar pihak Prancis dapat memberikan fasilitas offset dalam proses pembelian alutsista tersebut serta membuka kemungkinan untuk kerja sama pengadaan kapal patroli guna menjaga keamanan di wilayah Laut Cina Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik. Sementara Senator Temal didampingi oleh Senator Cédric Perrin, Senator Jacques Le Nay, Senator Joël Guerriau, Senator André Gattolin, Senator Hugues Saury, serta Duta Besar Prancis untuk Repupblik Indonesia. (*)
Discussion about this post