JAKARTA – Kondisi pandemi Covid-19 terpantau cukup stabil di berbagai wilayah Indonesia dalam dua minggu terakhir masa pemberlakuan PPKM ini. Di tengah mobilitas masyarakat yang meningkat signifikan terkait dengan kegiatan mudik Lebaran Idul Fitri, tidak terlihat adanya lonjakan kasus Covid-19 di semua daerah.
Kasus Konfirmasi Harian Nasional sendiri tercatat mengalami tren penurunan. Per 8 Mei 2022, jumlah Kasus Konfirmasi Harian secara nasional yakni 227 kasus yang terdiri dari kasus yang berasal dari Transmisi Lokal sebanyak 217 kasus (95,6%) dan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sebanyak 10 kasus (4,4%).
Khusus untuk wilayah di luar Jawa-Bali, Kasus Konfirmasi Harian juga menunjukkan penurunan, yaitu per 08 Mei 2022 tercatat sebanyak 28 kasus (12,33% dari Kasus Konfirmasi Harian Nasional). Sementara, Kasus Aktif di luar Jawa-Bali adalah 2.371 kasus (38,29% dari total 6.192 Kasus Aktif Nasional).
“Kasus Konfirmasi Harian dan Kasus Aktif di luar Jawa-Bali cukup rendah dan terkendali. Namun, PPKM tetap akan diperpanjang selama 2 minggu ke depan, untuk terus menjaga dan mengendalikan kasus Covid-19. Kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat, tentu harus dibarengi dengan kewaspadaan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Keterangan Pers Bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju, Senin (9/05).
Mengenai capaian vaksinasi, per 8 Mei 2022 terdapat 2 Provinsi di luar Jawa-Bali yang capaian Vaksinasi Dosis-1 masih di bawah 70% yaitu Papua Barat dan Papua. Untuk Vaksinasi Dosis-2 tercatat 12 Provinsi yang capaiannya masih di bawah 70%, dan Vaksinasi Dosis-3 terdapat 16 Provinsi yang capaiannya masih di bawah 10%. Selain itu, untuk Vaksinasi Lansia Dosis-1 terdapat 7 Provinsi di luar Jawa-Bali yang pencapaiannya masih di bawah 70%, dan Dosis-2 ada 11 Provinsi masih di bawah 50%.
Lebih lanjut ia menyampaikan terkait kinerja penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang realisasinya telah mencapai 15,4 persen atau Rp70,37 triliun.
Dengan rincian realisasi di bidang kesehatan 9,7 persen atau Rp11,87 triliun, yang digunakan untuk insentif klaim tenaga kesehatan dan klaim pasien, perpajakan kesehatan dan Dana Desa.
Sedangkan realisasi program perlindungan masyarakat sudah Rp49,27 triliun atau 32 persen yang terdiri dari PKH, BLT minyak goreng, BLT Desa, bantuan untuk pedagang kaki lima, warung dan nelayan, serta Kartu Prakerja.
Kemudian realisasi pada penguatan pemulihan ekonomi sebanyak 5,2 persen ataupun Rp9,22 triliun yang digunakan untuk mendukung sektor pariwisata, UMKM, dan perpajakan.
“Presiden memberi catatan terkait dengan energi dan pangan perlu diperhatikan, kemudian pula terkait dengan dibentuknya Satgas untuk penyakit yang baru tumbuh di hewan itu penyakit kuku dan mulut benar-benar diawasi,” kata Menko Airlangga. (rls/muz)
Discussion about this post