Oleh : Dr. Noviardi Ferzi
Tingginya angka Inflasi, Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Jambi merupakan landscape awal dari fenomena disfungsi fiskal. Dalam berbagai studi di dunia ketiga, masalah rendahnya dampak (impact) anggaran pemerintah selalu tergambar dari angka Inflasi, pengangguran dan kemiskinan. APBD seolah mengalami gagal fungsi mengatasi masalah mendasar ekonomi tersebut.
Disfungsi fiskal adalah istilah non formal dari kondisi anggaran yang dimiliki pemerintah kurang mampu melakukan ereksi sehingga tak cukup kuat melakukan penetrasi pada sasaran masyarakat miskin dan membuahi capaian pembangunan.
APBD sebagai alat politik fiskal, pemerintah daerah dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah disebut dengan kebijakan fiskal.
Selama ini kita tahu anggaran pemerintah menjadi alternatif utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, justru kebijakan dan program fiskal pemerintah tidak sesuai dengan harapan.
Buktinya, belanja pemerintah di APBD Provinsi Jambi tidak mampu menekan angka inflasi dalam batas proporsional, yang Juli 2022 lalu mencapai 8.55 %. Tertinggi di Indonesia.
Inflasi yang tinggi menjadi masalah karena menyangkut kualitas hidup masyarakat, makin tinggi inflasi makin turun pula kualitas hidup masyarakat. Jika, hidup tak berkualitas masyarakat akan jatuh pada kemiskinan.
Inflasi tinggi bukan hanya membebani masyarakat, tapi juga dunia usaha, ketika dunia usaha sulit, angka pengangguran akan meningkat. Inilah yang terjadi di Jambi.
Lalu, masalahnya dengan APBD apa ? Kenapa APBD provinsi digolongkan mengali disfungsi fiskal ? Jawabannya pengaruh APBD pada kesejahteraan masyarakat rendah.
Salah satu kesalahan Gubernur Jambi dalam mengelola fiskal hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membangun infrastruktur daerah.
Gubernur tidak kreatif dengan hanya melakukan hal-hal administratif, seperti menggunakan dana yang diberikan dari pemerintah pusat tanpa melakukan inovasi lebih, terobosan baru, mengembangkan daerahnya secara tidak konvensional.
Padahal APBD diharapkan berpengaruh terhadap perekonomian antara lain, terjadi pembangunan di berbagai sektor. APBD merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
Selain itu APBD akan mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta. Karena asumsi yang digunakan dalam APBD merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya.
Sekarang hari ini di Provinsi Jambi fungsi – fungsi ini yang kurang berjalan secara optimal. *****Pengamat*****
Discussion about this post