Oleh : Dr Noviardi Ferzi
Provinsi Jambi dibawah pemerintahan Gubernur Al Haris dalam setahun terakhir terus menjadi sorotan publik Jambi. Pasalnya, berbagai kebijakan dan program Jambi Mantap belum mampu direalisasikan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Menanggapi hal itu, Dr. Noviardi Ferzi selaku pengamat ekonomi dan kebijakan publik menyebut program- program pro rakyat menjadi kendala, malah ada yang gagal dilaksanakan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah masalah program Dumisake yang mengalami disorientasi secara program dan anggaran. ” Dumisake ini desainnya program bukan bantuan keuangan, tapi kumpulan beberapa program di OPD lintas sektor, akibatnya Dumisake tak memiliki sasaran yang pasti, penguatan sektor apa yang menjadi prioritas.
Walhasil, hari ini kita melihat apa yang di OPD semuanya bisa masuk Dumisake, akibatnya Dumisake kehilangan fokus akan sasaran yang ingin dicapai. Padahal publik berharap Dumisake pendekatannya menyasar pada kecamatan, apa masalahnya, apa kebutuhanya, tapi nyatanya dumisake hanya kumpulan program yang ada di OPD, tanpa memiliki sasaran spesifik, ” ungkap pengamat yang dikenal kritis tersebut di Jambi (8/8) kemarin.
“Muara dari Dumisake yang tidak fokus ini Provinsi Jambi mengalami stagnasi kemiskinan, di 2021 kemarin angka kemiskinan tidak beranjak, jika ada penurunan, hanya ratusan orang, relatip kecil sekali dari dana yang dianggarkan, ini gejala awal bahwa Dumisake tak efektif untuk mengurangi kemiskinan,” imbuhnya.
Selain itu dalam tahun pertama kepemimpinan Gubernur Haris, kita tidak tahu mau dibawa kemana Provinsi Jambi, dana pendidikan di diknas apa yang ingin dicapai kita tidak tahu, berapa banyak sekolah baru yang akan dibangun, berapa lokal yang ditambah. Lalu program bedah rumah, program UMKM tidak tepat sasaran, investasi pariwisata asal ada, Kawasan Industri jalan di tempat, hengkangnya Investor dan lainnya.
Selain itu bukan memperkuat Dumisake malah Gubernur terlihat hanya memfasilitasi anggaran proyek yang besar di awal pemerintahaanya. Salah satunya anggaran Rp 1,2 triliun untuk membiayai lima paket proyek yakni proyek Jalan Simpang Talang Pudak-Suak Kandis senilai Rp 396 miliar, Kemudian proyek Jalan Simpang Pelawan-Sungai Salak-Pekan Gedang di daerah Batang Asai, dengan nilai Rp 247,3 miliar. Lalu Proyek Jalan Sungai Saren-Senyerang senilai Rp 60 Miliar. Proyek stadion sekitat 250 miliar. Terakhir islamic center senilai Rp 150 miliar.
Ke semua proyek ini dibiayai melalui skema tahun jamak alias multiyears. Dimulai pada tahun 2022, APBD digelontorkan sebanyak 10 persen untuk masing-masing proyek. Dilanjutkan pada tahun 2023 dikucurkan sebanyak 45 persen. Terakhir di tahun 2024 dikucurkan lagi 45 persen.
“Tak ada yang salah dari usaha pak Gubernur mengelontorkan anggaran jumbo tersebut, cuma masalahnya, selain jalan apakah semuanya memang hal yang mendesak serta dibutuhkan masyarakat, karena masih banyak lagi sektor yang membutuhkan anggaran, bukan fokus pada proyek besar, ” ungkapnya.
Dari berbagai masalah tersebut, sepertinya kepemimpinan Gubernur Haris dinilai lemah dan tidak mampu mengelola birokrasi dengan baik, sehingga berbagai masalah datang,” tanpa disadari.
Ia juga menyebut dari berbagai masalah itu juga tidak terlepas pada peranan birokrasi, dimana dalam penepatan posisi jabatan lebih banyak muatan politik daripada profesional sesuai dengan bidang masing-masing.
“Nah!, pertanyaan adalah bagaimana program reformasi birokrasi yang didegungkan visi Jambi mantap, apakah hanya terkesan slogan saja, tanpa mampu menyelesaikan dan menjawab berbagai masalah selama ini terjadi. Kasus-kasus diatas membuktikan perencanaan dan realisasi program sepertinya lebih pada menghabiskan anggaran, ketimbang capaian.
Akar dari masalah Visi Jambi mantap penyebabnya salah satunya adalah disektor pelayanan, baik pelayanan publik dan investasi, investor yang sudah berkomitmen investasi jalan khusus batubara dan Tol Jambi misalnya, harus angkat koper, akibat lambatnya birokrasi dalam memenuhi kebutuhan para investor
Ia juga menilai, pemerintah Jambi dibawah Gubernur Haris dengan anggaran yang besar belum mampu membawa Jambi menjadi mantap sesuai visi yang ingin dicapai.
Kegagalan dalam berbagai kebijakan dan program bukan diakibatkan pandemi, namun lemah pada kepemimpinan Gubernur, karena gagalnya dalam melakukan reformasi birokrasi salah satunya. ****pengamat***
Discussion about this post