JAMBI – EcoReview Walikota Jambi Sy Fasha disarankan untuk lebih fokus melaksanakan proyek – proyek infrastruktur yang lebih terukur dampaknya bagi masyarakat serta daya saing perkotaan.
Pernyataan ini disampaikan pengamat ekonomi sosial perkotaan Dr. Noviardi Ferzi dalam diskusi lebaran di bilangan Mayang Mangurai (4/5/22) semalam.
Dalam analisanya pembangunan infrastruktur yang dikedepankan Walikota Jambi membutuhkan investasi jangka panjang dengan nilai besar. Karena investasi yang besar itu pula, segala sesuatunya harus direncanakan dengan matang. Termasuk risiko, kepastian pengembalian investasi, dan potensi keuntungan yang berkelanjutan.
Selama ini pemerintah selalu berkilah bahwa seolah – olah program yang didanai APBD tidak berorientasi pada tingkat pengembalian atau potensi keuntungan yang diperoleh. Padahal justru kajian dampak ini diperlukan sebagai bagian akuntabilitas keuangan pemerintah, bagaimana dampak sosial ekonomi suatu proyek infrastruktur.
Kondisi ini seolah tak dimengerti oleh pemerintah Kota Jambi yang terus melakukan berbagai program yang tak terukur dari segi prioritas dan dampak bagi masyarakat.
“Kita maklum, tak bisa dipungkiri salah satu program politik yang paling mudah untuk mendapatkan simpati dan elektabilitas adalah infrastruktur, terlihat nyata. Tegak berdiri, kokoh tertancap, meski kadang itu bukan kebutuhan, hanya berpijak pada keinginan, coba bandingkan mendesak mana program penangganan banjir atau pedestrian atau gedung kantor baru,” ungkap Dr. Noviardi Ferzi salah seorang pengamat ekonomi perkotaan (2/5/22) kemarin.
Karenanya tidak jarang para pemimpin menciptakan mega proyek agar dijadikan etalase peninggalan dan ‘jejak’ kekuasaan untuk meraih jabatan yang lain. Dikemas dan dipoles dengan pendekatan pesan yang menarik, dipublikasikan di berbagai channel dan diterima oleh publik secara massif. Padahal motifnya patut kita duga, ada motif rent seeking di balik semuanya.
Tapi infrastruktur di kota Jambi juga punya catatan sejarah yang kurang berdampak. Semisal pembangunan kantor Walikota, kantor dinas, trotoar yang fungsinya tidak maksimal, apalagi untuk berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Jambi.
Selain itu Noviardi juga menyoroti tidak cermat kalkulasi investasi atau proses feasibility studies (FS) dari proyek infrastruktur yang dilakukan. Dari sejumlah indikator yang perlu dipenuhi sangat mungkin tidak terpenuhi dan punya kesalahan mendasar, tapi syahwat politik kadung sudah menggantung.
“Ambil contoh pembangunan gedung kantor Walikota yang menelan dana puluhan miliar, lalu kantor dinas perhubungan yang juga miliaran yang sebenarnya menyisakan pertanyaan, kerja untuk siapa dan kepentingan siapa proyek puluhan milyar ini ?tanyanya lirih ”
Dalam hal ini Noviardi mempertanyakan, seberapa urgen, sih, membangun dua kantor ini dibanding angka kemiskinan yang tak terselesaikan di kota Jambi.
Terakhir Noviardi menyatakan pembangunan sejatinya adalah kebutuhan publik, bukan kepentingan politik. Kenyataannya, proyek-proyek ambisius ini tampaknya sekadar menjadi sarana pendongkrak elektabilitas di pesta demokrasi mendatang. Perencanaannya bak dikejar tayang, pelaksanaannya kurang terencana, dan rakyat lah yang menanggung akibatnya.
” Penggelontoran dana APBD semestinya dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk menambal hal yang tak perlu, rakyat dirugikan, karena harus membayar. Pembangunan yang seharusnya memudahkan, malah menyulitkan, tandasnya.(*)
Discussion about this post