PATUNAS.CO.ID,- Kontestasi Pilwako Jambi masih berjalan lama, tahun 2024 nanti. Namun, dinamikanya terus bermunculam bakal calon Walikota Jambi akhir – akhir ini, dinilai sebagai fase air pasang dalam siklus politik era pemilihan kepala daerah langsung. Fenomena ini merupakan suatu hal yang positif bagi kebebasan masyarakat mengekspresikan domain politiknya.
Siklus Air Pasang Dalam Politik, dinilai Direktur Lembaga Kajian Politik Regional (LKPR) Dr. Noviardi Ferzi sebagai realitas kekinian yang mengambarkan makin sehatnya iklim demokrasi di masyarakat.
Dikatakan sehat, karena banyaknya calon yang muncul menandakan demokrasi tumbuh subur, yang tidak hanya memberi alternatif pilihan pada masyarakat, tapi juga kebebasan ekspresi politik tiap kelompok atau bahkan individu.
“Meski bukan ranah politik prosedural yang melibatkan partai politik, baiknya, ini pertanda demokrasi kita tumbuh subur, tiap kelompok atau bahkan individu bisa memunculkan figur sebagai calon walikota, sesuatu yang tak busa terjadi di era orba lalu, ketika aspirasi politik dibatasi,” ungkap akademisi ini (18/4) kemarin.
Perumpamaan dimana air pasang sampai didaratan, merupakan momentum kebebasan demokrasi menyentuh permukaan, yang membuat tokoh publik mengapung secara persepsi, termasuk disisi lain menyediakan alternatip pilihan bagi publik untuk menilai atau menyaring para bakal calon walikota.
Dalam dinamika seperti itu, politik tidak jarang memunculkan hal-hal yang tidak terduga, bahkan terkadang juga diselimuti misteri. Dari segala keunikannya itu, ketika kita melihat setiap gelagat politik yang berkembang, di samping menggunakan logika normal, adakalanya kita juga menggunakan logika paradoksal.
“Ketika kita melihat gelas yang setengahnya berisi air, setiap orang bisa saja berbeda cara memandangnya, dan mengartikulasikannya melalui kata-kata. Ada yang mengatakan air yang ada di dalam gelas tersebut setengah penuh, sedangkan yang lainnya mengatakan setengah kosong. Karena pilwako memang masih lama, semua pihak masih bisa berandai, ” jelas Noviardi
Dalam dialektika politik, pandangan semacam itu agaknya sangat lumrah, bahkan terkadang dijadikan retorika untuk mengaburkan maksud yang sesungguhnya.
Maka ketika melihat banyaknya nama bakal calon walikota yang muncul kita harus menyikapinya secara dewasa. Sampai hari ini tidak kurang 23 nama yang muncul, hasil inventarisir di media sosial sebagai calon Walikota Jambi.
Dalam postingan percakapan di media sosial misalnya, telah muncul nama – nama yang cukup panjang seperti:
1. Yun Ilman (aktivis dan lobies),
2. Joni Ismed (DPRD),
3. Asad Isma (Warek UIN STS),
4. Abdulah Sani (Wakil Gubernur),
5. Sum Indra (DPD RI),
6. Maulana (Wawako Petahana),
7. Hasan Mabruri (Klan Gubernur),
8. M Nasir (DPRD),
9. Rocky Candra (DPRD),
10. A Rahman Kili-Kili (Kontraktor),
11. Kemas Farid Alfarely (DPRD),
12. Samiun Siregar (Pengusaha),
13. Kemas Alfaraby (DPRD),
14. Budi Setiawan (Politisi),
15. Ramli Taha (Tokoh Masyarakat),
16. Sarasadin (Tenaga Ahli),
17. Rusli Siregar (DPRD),
18. M Zayadi (DPRD),
19. Yunsak El Hacon (Profesional),
20. Ratu Munawaroh ZN (Mantan Cawagub), 21. Yuliana Fasha (Ketua PKK),
22. Faisal Riza (Waka DPRD),
23. Arniwati (Politisi).
Nama – nama tersebut tidak semuanya menyatakan diri untuk maju sebagai calon walikota. Daftar diatas hanya disaring dari percakapan di medsos interaksi kaum elit sesama mereka.
Sangat mungkin apa yang dinilai elit pantas, menjadi tidak pantas bagi masyarakat awam. Namun sekali lagi ini bukan masalah kepantasan, tapi lebih pada kebebasan ekspresi.
Menurut Noviardi secara kajian elektoral banyaknya nama yang muncul mengambarkan pilihan politik masyarakat yang belum terbentuk, belum mengarah kepada satu atau beberapa nama. Jika sudah mengerucut biasanya tak banyak lagi nama yang beredar.
Meski kajian elektabilitas harus berdasarkan data, melalui survei yang kredibel. Namun, dari cuplikasi percakapan dan narasi yang bisa diamati. Saat ini hanya ada beberapa nama yang memiliki elektabilitas atau keterpilihan sebagai calon walikota.
Dalam pengamatan ahli riset politik ini dari sekian nama yang muncul atau dimunculkan, paling hanya beberapa nama yang memiliki kesungguhan untuk maju.
Biar jangan luput kita absen saja nama – nama yang populer terlepas dari patron politik apapun. Pertama, tentu saja wakil walikota petahana Dr. dr. Maulana, MKM, beliau dikenal sebagai sosok yang dekat dan terbuka dengan siapa saja.
Nama Maulana cukup harum, berbobot dalam banyak hal. Meski masih perlu pembuktian, dokter Maulana harus diakui memiliki berat dan ukuran yang besar untuk diperhitungkan. Apalagi kedekatan dan keharmonisan beliau dengan sang Walikota baik secara kedinasan maupun secara kepartaian, merupakan nilai lebih pemilik RSIA Anisah tersebut.
Tapi akhir – akhir ini muncul juga nama H. Rahman kontraktor orang dalam sang Walikota. Pemunculan ini bisa diartikan Fasha menyiapkan calon alternatip selain Maulana, namun juga bisa diartikan bentuk over confidence Ketua Partai Nasdem itu untuk menduetkan dua orang dekatnya di arena pilwako.
Dilingkaran Fasha juga ada nama Kemas Faried Alfarely (KFA) dan Joni Ismed. Pertemanan KFA dan Fasha adalah sesuatu yang unik, karena diperoleh KFA dari warisan pertemanan orang tuanya Kemas Farouk dengan sang Walikota. Warisan yang kini masih terjaga dalam hoby, bisnis dan kepentingan politik. Sedangkan Joni Ismed sebelum anggota DPRD dikenal sebagai operator lapangan sang Walikota.
Lalu, ada juga nama anggota DPD RI Sum Indra. Dalam skala yang terbatas mantan Wawako Jambi ini sebenarnya telah mulai bergerak, setidaknya ada beberapa bilboard dan baleho yang ia sebar sebagai treatment populeritasnya di masyarakat.
Sum Indra sendiri merupakan bagian tersisa dari trah politik ” Keluarga Nurdin” yang begitu kuat setengah dekade lalu. Tapi dengan dukungan yang masih terpelihara di Kota, Sum Indra merupakan durian yang cukup besar dan harum bagi pemilih.
Selain dua nama ini ada nama Rocky Candra, seorang politisi milenial yang cukup punya nama. Saat ini ia merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi dari Partai Gerindra. Namanya populer dikalangan masyarakat. Jika boleh diumpamakan, Rocky jenis durian yang fresh karena baru jatuh dari dahannya.
Selain Rocky ada juga nama Samiun Siregar yang begitu menghentak dengan bilboard tersebar di penjuru kota. Cerita Samiun menjadi meyakinkan akan kesuksesannya menjadikan empat orang putra – putrinya sebagai anggota DPRD Kota Jambi. Artinya, secara ” permainan ” Samiun Siregar sangat menguasai bagaimana itu sebuah election. Terlepas pilkada dan pemilu dinamikanya beda, namun tetap ada persamaan yang membuat kita percaya, Samiun Siregar punya kemampuan mengeliat dalam pilwako nanti.
Selain itu ada nama Budi Setiawan, Yunsak El Hacon, M Nasir dan Faisal Riza yang harus diperhitungkan di Pilwako nanti. Budi Setiawan selain pengusaha, ia juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kota Jambi, artinya ia memiliki modal politik dan sosial yang baik.
Nama Yunsak El Hacon mewakili kaum profesional, seorang bankir Dirut Bank Jambi. Bang El, dinilai berbagai kalangan memiliki kapasitas untuk memimpin Kota Jambi, El dikenal visioner, manajerial dan luwes dalam pergaulan. Ditambah fakta El Hacon memiliki trah politik yang kuat dari kiprah keluarga besarnya di politik yang sukses di masa lampau. Jika kita percaya genetika kepemimpinan itu diturunkan, El Hacon memiliki itu.
Lalu, ada juga nama Faisal Riza Wakil Ketua DPRD Provinsi dari Gerindra. Icol panggilan akrabnya memiliki kapasitas dan modal sosial yang kuat untuk maju di Pilwako. Ia menantu dari Arifien Manaf Walikota Jambi dua periode, memiliki intelektual yang di atas rata – rata dan pengalaman politik yang kuat karena pernah menjadi Ketua DPRD Tanjabbar. Ditambah fakta partai Gerindra sebagai pemenang di Kota Jambi, nama Icol pantas untuk diperhitungkan.
Meski daftar panjang bakal calon Walikota ini tidak mengambarkan peta persaingan dari para tokoh tersebut untuk maju sebagai calon walikota, setidaknya ini realitas politik yang positip, karena menyajikan banyak pilihan di masyarakat.
Nama – nama tersebut tidak semuanya menyatakan diri untuk maju sebagai calon walikota. Daftar di atas hanya disaring dari percakapan di medsos interaksi kaum elit sesama mereka. Sangat mungkin apa yang dinilai elit pantas, menjadi tidak pantas bagi masyarakat awam. Namun sekali lagi ini bukan masalah kepantasan, tapi lebih pada kebebasan ekspresi.(*)
Discussion about this post