JAMBI – Prosentase penduduk miskin di Kota Jambi telah mengalami stagnasi. Situasi ini merupakan gambaran tingkat kedalaman kemiskinan yang dialami masyarakat serta kondisi berbagai instrumen program dan anggaran pemerintah tak mampu mengangkat mereka ke garis ekonomi yang lebih baik.
” Stagnasi kemiskinan itu terjadi karena fundamental program dan anggaran yang tak mampu mengangkat mereka ke level kehidupan yang lebih bagus. Baik, karena program dan anggaran yang tak memadai, atau juga karena kedalaman masalahnya tak sebanding dengan anggaran atau program yang tersedia, sementara dampak progran infrastruktur juga tak mengena bagi mereka, ” ungkap Dr. Noviardi Ferzi pengamat Sosial Ekonomi Perkotaan ketika diminta tanggapan (29/4/22) siang tadi.
Selanjutnya Dr. Noviardi menjelaskan Stagnasi dalam ilmu ekonomi merupakan situasi di mana total output dalam hal ini penghasilan sebagian masyarakat konstan, turun sedikit, atau naik hanya lambat.
Situasi ini memicu pengangguran kronis untuk tumbuh. Masyarakat tak penghasilan yang layak, sedangkan pada sisi lain muncul sektor unggulan ekonomi yang dominan dalam perekonomian secara keseluruhan, kelompok yang amat kaya dibanding mereka yang terjebak pada situasi kemiskinan.
Berdasarkan data BPS dari tahun ke tahun kemiskinan di Kota Jambi relatif tidak beranjak. Mulai tahun 2013 awal Walikota Sy Fasha memimpin kemiskinan Kota Jambi tercatat sebesar 9, 96 %, 8,94 % (2014), lalu meningkat 9,67 % (2015), 8,87 % (2016) dan 8,84 % (2017) dan 8,49 (2018).
Sekanjutnya, tahun 2020 lalu, kemiskinan meningkat sebanyak 0,15 persen dari tahun 2019, yakni dari 8,12 persen menjadi 8,27 persen pada 2020. Data ini menunjukkan dari 279,86 ribu orang miskin di Provinsi Jambi, 50 ribunya ada di Kota Jambi. Setengah dari angka ini terkategori kemiskinan ekstrem.
” Idealnya pertumbuhan ekonomi itu menyebar proporsional di semua sektor, dengan sektor unggulan yang bisa di akses semua masyarakat. Jika pertumbuhan didominasi satu atau dua sektor usaha, biasanya akan ada monopoli, ini akan melahirkan ketimpangan dan mereduksi pemerataan pendapatan, kondisi inilah yang akhirnya melahirkan stagnasi ekonomi di Kota Jambi, ” ungkapnya dalam diskusi dengan koalisi kaum miskin kota (28/4/22) kemarin.
Senada dengan hal ini, Jefri Bintara Pardede seorang aktivis mengatakan dirinya tidak terkejut ketika terjadi stagnasi kemiskinan di Kota Jambi. Karena pendekatan walikota Fasha masih terlalu makro, sedangkan infrastruktur yang dibanggakannya tak tepat guna dalam menjawab tantangan kemiskinan perkotaan.
” Saya sepakat analisisnya Doktor Noviardi yang menyebutkan program dan kebijakan pemerintah kota dalam mengentaskan kemiskinan masih bersifat terlalu makro seperti pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, Padahal ini tak cukup, kita butuh pemerataan, infrastruktur yang menjawab persoalan lingkungan kota, bukan proyek mercusuar bangun kantor dengan dana milyaran, sementara warga kota kebanjiran, ” tandas mantan anggota DPRD Kota Jambi tersebut. (*)
Discussion about this post