JAKARTA – Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, ketahanan ekonomi nasional diuji dengan guncangan dari unprecendented global crisis pandemi Covid-19 yang mulai merebak di Indonesia sejak awal tahun 2020.
Merespon permasalahan yang berdampak pada multisektor tersebut, Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan diantaranya dengan pembatasan mobilitas masyarakat untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, namun juga berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi.
Dengan berbagai kondisi tersebut, Pemerintah memberikan respon yang cepat untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan menyiapkan berbagai bauran kebijakan stimulus yang didukung dengan sinergi serta kolaborasi berbagai pihak guna memastikan keberlangsungan hidup dan penghidupan (live and livelihood) masyarakat tetap terjaga.
Salah satu kebijakan tersebut yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan kebijakan bantuan permodalan bagi UMKM dengan pemberian insentif tambahan subsidi bunga sebesar 6% yang menjadikan bunga KUR menjadi 0% di tahun 2020 serta insentif tersebut dilanjutkan pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 3%.
Pemerintah juga telah meningkatkan plafon KUR pada setiap tahun hingga mencapai Rp373,17 triliun pada tahun 2022.
Penyaluran KUR telah dimanfaatkan oleh UMKM dari berbagai kalangan masyarakat diantaranya wirausahawan baru, ibu rumah tangga, purna pekerja migran, kelompok tani dan nelayan, serta calon pekerja migran.
Total outstanding KUR sendiri sejak tahun 2015 hingga 31 Juli 2022 mencapai Rp530 triliun dan telah disalurkan bagi sekitar 36,56 juta debitur. Sementara itu, rasio non-performing loan (NPL) KUR pada 31 Mei 2022 masih tercatat berada di kisaran 1,03%.
Pemerintah juga telah menginisiasi Program Kartu Prakerja guna meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing sumber daya manusia sekaligus menjadi semi bantuan sosial di tengah pandemi.
Hingga gelombang ke-40 yang dibuka pada awal Agustus 2022, Program Kartu Prakerja telah mencatatkan lebih dari 13 juta penerima manfaat di 514 kabupaten/kota dengan pemberian nilai manfaat sebesar Rp3,55 juta per individu.
Penerima manfaat di dominasi dari daerah pedesaan dan juga menyasar kepada berbagai lapisan masyarakat termasuk purna pekerja migran, ibu rumah tangga, serta penyandang disabilitas.
Sebagai salah satu program government to people yang paling masif di dunia dengan memanfaatkan teknologi digital end-to-end, Program Kartu Prakerja telah menciptakan ekosistem tersendiri yang melibatkan 1.011 pelatihan aktif yang disiapkan oleh 179 lembaga pelatihan serta telah mendapat apresiasi dari berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia, ADB, UNDP, UNESCO, dan UNESCAP.
Dalam upaya mewujudkan cita-cita dan harapan menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat di bidang ekonomi, Pemerintah juga senantiasa berkomitmen mendorong pemulihan UMKM melalui berbagai dukungan pembiayaan seperti KUR, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga Non-KUR, dan Penjaminan Kredit Modal Kerja.
Pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran PC-PEN sebesar Rp455,62 triliun yang diantaranya sebesar Rp64,68 triliun dialokasikan untuk melanjutkan pemberian dukungan bagi UMKM dan korporasi.
Dengan jumlah pelaku UMKM mencapai tidak kurang dari 60 juta dan kontribusi terhadap PDB mencapai 60,51% serta penyerapan tenaga kerja yang mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional, UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian nasional dan menjadi salah satu pondasi dasar perekonomian bangsa yang kokoh serta terbukti memiliki daya tahan pada setiap masa krisis.
Selain itu, dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem terutama bagi masyarakat yagn paling terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) untuk mendorong daya beli, kelangsungan usaha, dan penghidupan masyarakat pelaku usaha mikro di daerah yang terdampak pandemi.
Program yang juga melibatkan TNI dan Polri tersebut, disalurkan dalam bentuk bantuan tunai sebesar Rp600.000,00 kepada 2,76 juta penerima yang terdiri dari 1 juta PKL-W dan 1,76 juta nelayan yang tersebar pada 25 provinsi dan 212 kota/kabupaten.
Meskipun berbagai indikator perekonomian nasional telah menunjukan tren pemulihan yang cukup atraktif, namun pada tahun 2022 dunia dihadapkan pada tantangan multidimensi yang memiliki kompleksitas tinggi yakni The Perfect Storm atau 5C yakni Covid-19, Conflict, Climate Change, Commodity Prices, dan Cost of Living.
Krisis dan ketidakpastian global tersebut berdampak pada disrupsi rantai pasok global serta menyebabkan krisis pangan, energi, dan keuangan. Lembaga IMF juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2022 dari 3,6% menjadi 3,2% dan memproyeksikan inflasi yang lebih tinggi.
Pemerintah memberikan respon yang cepat terhadap kondisi krisis global tersebut dan terus melanjutkan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Bauran kebijakan extraordinary yang diambil Pemerintah membuahkan kinerja impresif dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai sebesar 5,01% (yoy) pada Q1-2022 dan terus melanjutkan performanya pada Q2-2022 yang tercatat sebesar 5,44% (yoy), bahkan berdasarkan PDB harga konstan sebesar Rp2.924 triliun pada Q2-2022 tersebut mampu melampaui capaian sebelum pandemi.
“Pertumbuhan ekonomi kita extraordinary dan mampu mencapai 5,44%, lebih baik dari banyak negara lainnya. Hal tersebut dapat kita capai karena kita menangani Covid-19 dengan jalur yang berbeda dari negara lain,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi pada Q2-2022 didukung dengan capaian tertinggi pada sisi produksi yang berasal dari lapangan usaha transportasi dan perdagangan yang meningkat 21,27% (yoy).
Sedangkan pada sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada ekspor barang dan jasa yang meningkat hingga 19,74% (yoy) dengan adanya peningkatan harga komoditas serta penguatan kapasitas output.
Capaian tertinggi disusul Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,51% (yoy) yang mengindikasikan pulihnya optimisme dan daya beli masyarakat pasca pandemi.
Peningkatan nilai ekspor memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi sekaligus memperlihatkan capaian surplus neraca perdagangan.
Pada Q1-2022, neraca perdagangan tercatat mengalami surplus sebesar USD9.33 miliar dan pada Q2-2022 menorehkan surplus sebesar USD15.55 miliar atau meningkat 148,01% (yoy).
Neraca perdagangan Indonesia telah konstan mengalami surplus selama 27 bulan berturut-turut dengan mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia pada bulan April 2022 dengan nilai ekspor mencapai USD7.56 miliar.
Dengan terjaganya stabilitas surplus neraca perdagangan, tingginya cadangan devisa, dan rasio utang yang masih berada pada level aman dapat diindikasikan bahwa sektor eksternal Indonesia tumbuh dengan baik dan terkendali.(rls/muz)
Discussion about this post