JAMBI – Menjelang Paripurna HUT Pemerintah Kota Jambi Sabtu, 28 Mei 2022 nanti, banjir kembali datang di Kota Jambi. Memang seiring hujan dengan intensitas cukup tinggi membuat warga cemas, namun rasa cemas itu belum ada penanganan khusus dari pemerintah Kota.
Data Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Jambi, saat ini masih ada 19 titik genangan yang bersumber dari 9 anak sungai di Kota Jambi. Proses penanganan aliran air memang membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Apalagi pada saat pekerjaan harus dilakukan pembebasan lahan.
Genangan banjir dibeberapa titik di Kota Jambi, baik lokasi langganan maupun titik baru merupakan bentuk kegagalan Mitigasi Pengelolaan banjir Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi khususnya dalam Perencanaan dan pengelolaan air dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal ini disampaikan Pengamat sosial ekonomi perkotaan, Dr Novriadi Ferzi, Senin sore (24/5/22).
Akademisi ini menyebut Fenomena banjir dan genangan di Kota Jambi terjadi kesalahan fatal dalam merancang saluran air dan drainase perkotaan, termasuk kebiasan menutup saluran air untuk membangun pedestrian atau sekedar melebar jalan, akibatnya saat hujan, air tak serta merta masuk dan mengalir ke selokan parit dan drainase yang ada karena tertutup beton.
Selain itu dari aspek perencanaan pengamat yang dikenal kritis ini juga menyoroti ketidaksinkronan perencanaan antara kondisi geografis kota dengan rencana tata ruang pengembangan wilayah tidak ada sinkronisasi.
“Sipat air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dari permukaan jalan ke saluran air baik parit, selokan atau drainase, nah sekarang ini mayoritas sudah ditutup, kemana air mengalir,” ungkapnya.
Selain itu Kota Jambi tak memiliki perencanaan tata ruang RTRW yang memberikan tempat-tempat wilayah serapan air, zona hijau yang tidak perkenankan untuk dibangunnya bangunan apapun,” ujarnya.
Beranjak dari kondisi Kota Jambi Kota bisa dikatakan tidak memiliki manajemen banjir, manajemen tata kelola air melalui rekayasa teknologi untuk mengurangi dampak genangan air terhadap pengembangan wilayah di suatu tempat.
“Saya menilai proses perencanaan mitigasi bencana Pemkot Jambi belum sampai manajemen banjir, asal ada permintaan izin perumahan, diberikan, akibatnya hari ini kita melihat, seharusnya pak Wali malu melihat Kota Jambi banjir udah bertahun – tahun tanpa ada solusi,” jelasnya.
Terkait anggaran yang terus digelontorkan oleh Pemkot Jambi untuk menangani banjir salah satunya tentang pembangunan Drainase, Dr. Noviardi menilai pemkot belum optimal, jauh dari fundamental primer permasalahan, paling baru aspek tersier.
“Kalau bicara banjir kegiatannya ada, namun anggarannya belum optimal, karena Walikota tidak fokus menangani masalah banjir, seperti dengan dana pinjaman SMI pemkot membangun proyek lain yang tidak menjawab permasalah kota. Akibatnya banjirnya selalu ada, bahkan meningkat, ” tandasnya.(*)
Discussion about this post