JAMBI – Kualitas perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi tahun 2021 – 2022 dinilai berbagai kalangan harus mendapatkan perhatian seluruh pihak terutama oleh pemerintah kota.
“Perlu perhatian karena APBD Kota tidak mencerminkan kualitas yang baik dari sisi perencanaan, apalagi jika ditinjau dari aspek pemerataan dan keadilan anggaran di pos belanja, ” ungkap Dr. Noviardi Ferzi pengamat sosial ekonomi perkotaan (10/4) kemarin.
Menurutnya, bila tidak dikritisi, kualitas APBD yang lemah ini akan membuat belanja pemkot kehilangan orientasi tentang philosofi anggaran pemerintah, untuk mewujudkan cita – cita kemerdekaan berupa pengentasan kemiskinan.
Selain itu dalam LKPJ Walikota tahun 2021 menyebukan ditengah Covid 19 Kota Jambi mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,94 %, lucunya pemkot mengklaim hal itu berdasarkan usaha mereka dalam menjaga daya beli masyarakat, sehingga terjadi laju ekonomi.
Klaim ini menurut akademisi ini janggal menjadi ketika ada fakta di tengah Covid 2020 lalu, pemkot hanya merecofusing 58 milyar, lalu tahun 2021, sebesar 76 milyar. Padahal hal ini esensi menyangkut daya tahan kehidupan.
Jika dibandingkan kabupaten kota lain, angka ini masih tergolong kecil, seperti Muaro Jambi yang merecofusing 78, 8 miliar, Tanjung Jabung Barat 101 miliar dan lainnya.
” Karena minimnya anggaran, di tahun 2020 kemarin, Gugus Tugas Kota Jambi terpaksa menghentikan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sembako untuk warga Kota. Padahal Bantuan Langsung Tunai saat pandemi menjadi daya tahan satu – satunya masyarakat untuk mereka bisa mempertahankan konsumsinya. Bekerja untuk tetap bisa produktip. Lalu, jika pemkot mengklaim pertumbuhan ekonomi usaha mereka, kita hanya bisa urut dada, ” ungkap Presiden BEM Unja 2001 tersebut.
Tidak hanya itu Doktor yang aktif memberi materi dalam berbagai forum diskusi ini menambahkan, indikator lain melihat kualitas APBD Kota Jambi adalah dari struktur anggaran daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja yang terus mengalami peningkatan. Jika ada daerah yang mengalami penurunan, apapun alasannya, penurunan itu mengambarkan rendahnya kualitas anggaran pemerintah. Baik dari sisi perencanaan, maupun dari sisi kinerja kepala daerah yang tak mampu mengkonsolidasi potensi dan kerja – kerja Organisasi Peringkat Daerah (OPD).
” Pemkot bilang ekonomi yang tumbuh, namun anehnya APBD Kota justru mengalami penurunan. Ini tidak linear, di tahun 2021 lalu misalnya, APBD Kota mencapai 2,2 triliun lebih, namun di tahun 2022 angka ini hanya mencapai 1.4 triliun. Kenapa ? Ternyata, besaran 2, 1 triliun tahun 2021 lalu, termasuk pinjaman SMI sebesar 400 milyar yang dicatat dalam pos pendapatan 2021, secara simultan tentu saja ini menjadi kelemahan perencanaan anggaran. Pemkot menghitung tidak berbasis pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Penerimaan PAD tahun 2021 tercatat sebesar 450,001 Milyar atau hanya rata – rata 84,58 persen dari target yang dicanangkan. Lagi – lagi ini menunjukkan kualitas dari perencanaan anggaran yang lemah dari pemerintah kota.
Pada sisi belanja, alokasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa di Kota Jambi masih lebih besar dibandingkan belanja modal. Disamping itu, alokasi belanja modal cenderung mengalami penurunan.
Selain itu Idle money dalam bentuk SILPA di Kota juga tinggi. Kondisi ini menunjukkan terjadi masalah dalam tata kelola belanja daerah. Pengembangan ukuran kualitas belanja didasarkan prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
Kualitas belanja daerah dapat dicapai jika prioritas belanja dilakukan secara tepat waktu dan tepat alokasi. Prioritas belanja juga harus mendapat dukungan para pemangku kepentingan di daerah, sehingga perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara akuntabel.
” Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka belanja daerah akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah. Artinya belanja Pemkot harus efektif digunakan untuk mencapai target pembang daerah baik dari sisi output, outcomes dan impact, ” tandasnya. (*)
Discussion about this post