Dumisake dan Disorientasi Anggaran Gubernur Jambi

“Hari ini Dumisake hanya kumpulan program rutin ditiap OPD yang diklaim sebagai Dumisake, pada saat bersamaan program itu sebagian juga merupakan pokir anggota Dewan. Artinya, Dumisake hanya sebuah slogan tidak memiliki bentuk dan anggaran khusus sebagaimana Samisake zaman Gubernur HBA”……

————————————————————————-

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi

JAMBI – Jelang satu tahun kepemimpinan Haris – Sani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, beberapa catatan mulai mencuat secara jelas. Khususnya masalah alokasi anggaran antar Kabupaten Kota, program Dumisake yang lamban hingga proyek – proyek multiyears yang dinilai mercusuar yang belum menjawab kebutuhan Provinsi Jambi.

Akumulasi rasa tidak puas publik ini sebenarnya bersumber pada satu masalah, yakni Gubernur selaku kepala daerah cenderung mengalami disorientasi dalam kepemimpinannya.

Disorientasi itu bisa kita duga dari gambaran, ketika Gubernur lebih mendengarkan aspirasi kepentingannya ketimbang suara masyarakat akan pembangunan dan kebersamaan koalisi politiknya.

Satu hal yang paling mudah terbaca ketika Gubernur terkesan tidak fokus dalam pelaksanaan program-program prioritas miliknya. Program Dumisake misalnya, pasca dilantik tidak terlihat upaya merekontruksi program ini agar lebih gamblang dan mengarah pada persoalan yang ada di kecamatan baik itu kemiskinan, infrastruktur, kesejahteraan dan lainnya.

Walhasil, Dumisake bukan saja kurang  familiar tapi terkesan tidak terkonsep dengan baik, dari secara rencana induk masalah ketersediaan anggaran sesuai dengan kecamatan yang ada, maupun pada tataran implementasi program ditiap SKPD. Kerancuan ini juga mencuat dari perbedaan pemahaman antara Gubernur dan DPRD dalam melihat Dumisake, dari yang semula sebagai prioritas menjadi program pendukung semata.

Hari ini Dumisake hanya kumpulan program rutin ditiap SKPD yang diklaim sebagai dumisake, pada saat bersamaan program itu sebagian juga merupakan pokir anggota dewan. Artinya, Dumisake hanya sebuah slogan tidak memiliki bentuk dan anggaran khusus sebagaimana Samisake zaman Gubernur HBA.

Bahkan karena desakan publik, Gubernur Jambi, Al Haris sampai mengeluarkan ancaman mencopot kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani program Dumisake Jambi Mantap, agar segera memperlihatkan progres.

Karena menurutnya, bapak ibu kepala dinas sudah bertahun-tahun menjadi pejabat, bukan anak SD yang perlu diajari lagi. Harus jalan programnya. Namun, bagi saya marahnya Gubernur sebenarnya hanya sebuah pengakuan bagaimana Dumisake belum berjalan.

Mungkin juga hal ini dilakukan Gubernur karena lupa, bahwa salah satu tugas tersulit pemimpin adalah memberi motivasi kepada bawahan.

Pemimpin harus dapat memberikan motivasi kepada yang dipimpinnya untuk bekerja keras sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan. How to Motivate our employees itu penting, karena jika tidak dijaga motivasi dan orientasi kerja bawahan, dapat disorientasi dan demotivasi. Gubernur tak tahu apa yang dilakukan, bawahan juga tak mengerti apa yang harus dilakukan.

Masalah disorentasi pembangunan ini sebenarnya sering kali diingatkan Presiden Jokowi, bahwa tidak tuntasnya pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan karena tidak fokusnya para pemimpin di daerah.

Setiap kepala daerah baik dia gubernur ataupun bupati dan walikota harus fokus. Hal itu direpresentasikan pusat dengan dukungan alokasi anggaran untuk menyelesaikan persoalan pembangunan yang dihadapi daerah, nah, pertanyaanya, sudahkah Gubernur Jambi memberikan dukungan anggaran untuk Dumisake, jawabnya, mungkin sudah, tapi lari dari judulnya yang mengarah pada kecamatan.

Selain itu persoalan pembangunan infrastruktur yang sudah menjadi target dan prioritas daerah baik kegiatan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan bahkan bandara dan kawasan ekonomi harus diutamakan karena arah kebijakan pemerintah dewasa ini sedang fokus pada pembangunan infrastruktur jalan.

Pembangunan tersebut disamping memicu pertumbuhan ekonomi, juga mengintegrasikan antar wilayah guna memperkuat daerah.

Pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan besar. Karena itu dalam pelaksanaannya menggandeng pihak swasta, bukan malah mensubsidinya dengan rencana mengelontorkan anggaran 50 milyar untuk batubara.

Selain itu dalam satu tahun pertama kepemimpinannya, Gubernur Haris perlu memperhatikan di sektor pendidikan dan kesehatan. Maka idealnya kepala daerah baik gubernur ataupun bupati dan walikotanya secara kompak menetapkan dan melaksanakan program prioritas yang sama. Sehingga dana atau alokasi anggaran APBN terlebih APBD bisa lebih efektif dan efesien digunakan menuntaskan program prioritas itu, bukan jalan sendiri – sendiri seperti saat ini.

Selama ini di Provinsi Jambi yang terjadi tidak tuntas pelaksanaan pembangunan karena masing-masing kepala daerah menentukan kebijakan dan selalu berubah-ubah serta tidak sinkron antara provinsi dengan kabupaten dan kota.

Apalagi saat anggaran yang cenderung menurun ini, dimana seluruh daerah di Indonesia mengalaminya bahkan menurunnya APBN pun ikut berimbas ke daerah. Semestinya dikala kabupaten minim infrastruktur maka Gubernur harus fokus pada infrastruktur. Demikian pula kalau minim di sektor kesehatan atau pendidikan maka itu yang harus menjadi prioritas daerah untuk dilakanakan dan dituntaskan. Hal ini belum terlihat dalam kepemimpinan Haris selaku Gubernur.

Selain itu, masalah disorientasi ini, kita semua wajib untuk mengingatkan Gubernur bahwa sebentar lagi 2024, dimana pemerintahan akan masuk fase fragmentasi, semua pasti sibuk untuk menyalahkan mesin untuk merebut kekuasaan pada 2024, dalam waktu ini saya melihat APBD terancam menjadi orientasi untuk menjadi bancakan sebagai cost politik. Harapan kita Gubernur bisa mengantisipasinya. Selalu Fokus bekerja untuk rakyat Jambi. ******* Pengamat******