JAMBI – Besarnya dana infrastruktur yang dialokasikan Walikota Jambi Sy Fasha dinilai tidak terukur bahkan cenderung kurang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Diskusi ini dipantik paparan Ketua Fraksi Partai Gerindra M. Yasir di Fokus Grup Discussion (FGD) yang membahas Kemiskinan Kota Jambi bersama masyarakat (23/4/22) kemarin.
Dalam FGD ini hadir Muhamad Yasir, S.Pd, MM Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Jambi, mahasiswa dan masyarakat, dengan penanggap Dr. Noviardi Ferzi Pengamat Sosial Ekonomi Perkotaan.
Di awal diskusi Yasir mengatakan sesuai laporan BPK thun 2020. Kemampuan Fiskal Kota Jambi turun. Hal ini dipicu PAD menurun akibat ekonomi tidak tumbuh, namun ditengah kondisi ini Walikota memaksakan belanja modal meningkat terutama bidang insfrastruktur. Akibatnya banyak aspek lain yang tersentuh, namun secara ala akadarnya, apa adanya.
Dalam diskusi ini terkuak fakta APBD Kota kurang optimal menjalankan fungsinya sebagai instrumen yang menekan pengangguran dan kemiskinan.
“Mengacu besaran APBD dana infrastruktur Kota Jambi anggaran fisik mencapai 550 Milyar lebih, tapi dampaknya bagi ekonomi masyarakat tak terlihat, kemiskinan dan pengangguran meningkat, bahkan untuk pengangguran ini levelnya sudah digit, seharusnya Walikota malu akan ini, jangan menutup mata,” ungkap Noviardi.
Bahkan salah seorang peserta diskusi mengatakan dana infrastruktur fisik di kota, seolah hanya memfasilitasi syahwat bisnis oligarki tertentu, membangun proyek yang kurang tepat guna, walikota melakukan maladminitrasi anggaran dengan membuat program yang tak optimal menjawab masalah perkotaan.
Menanggapi ini Noviardi yang mantan Presiden Mahasiswa Unja ini tujuan membangun harus melihat kemampuan PAD, serta melihat apa yang di dapat dari nilai guna proyek.
” Di Kota Jambi ada ketimpangan kebijakan yang dilakukan Walikota dalam proses penganggaran, yang seharusnya anggaran untuk menyelesaikan persoalan, banjir, pengangguran, pendidikan, malah dialokasikan untuk proyek yang asal dananya besar, bangun gedung kantor, terminal, trotoar bahkan rumah dinas. Tolong pak Wali masalah kota Jambi bukan itu tapi kemiskinan, pengangguran dan sebagian daerah yang masih banjir, langsung jika hujan,” tegasnya.
Selain itu Noviardi juga mengkritisi optimalisasi pendanaan untuk mengatasi banjir di Kota. Menurut analisanya dari sisi anggaran penanganan banjir di kota tak optimal.
“Anggaran untuk masalah banjir ini hanya menyentuh level tersier dan sekunder, tak menyentuh aspek primer masalahnya, akibatnya persoalan pokok banjir di kota tak terjawab, dari sini saja kita pemkot tak memiliki prioritas menyelesaikan masalah ini, malah sibuk bangun kantor, rumah dinas, tambal sulam pedestrian,” tandasnya. (*)
Discussion about this post