PATUNAS.CO.ID,- Pemerintah Provinsi Jambi menggelar FGD dalam Perspektif bersama Lembaga Swadaya Masyarakat se Provinsi Jambi. Pemprov Jambi banyak mendapatkan masukan dari para petisi LSM yang hadir dalam FGD tersebut.
Diskusi yang berlangsung sengit dan alot itu, mengkritisi refleksi satu tahun kepemimpinan Gubernur Jambi Al Haris-Sani.
Adri SH, MH, Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi menyebutkan, Gubernur Jambi harus memiliki Juru Bicara agar pertanyaan masyarakat cepat terjawab dengan persoal roda pemerintahan di Provinsi Jambi.
“Lalu soal pembangunan kedepan, itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemprov Jambi, ini harus dilakukan bersama-sama. Lalu harus sering-sering melakukan dialog soal pembanungan bersama para pemuda di Jambi ini,” kata Adri SH MH.
Lalu, soal Dumisake..? Dumisake apakah Tagline atau judul Program Jambi Mantap..!!
“Mengenai tatakelola tambang batubara harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai terjadi seperti dikawasan Candi Muaro Jambi, Pemprov jangan lakukan pembiaran,” tegas Adri SH HM.
Terakhir kata Adri, semua perusahaan yang bertambang di Provinsi Jambi harus berkantor di Jambi. “Semoga semua ini didengar Gubernur,” bebernya.
Ketua FKDM Provinsi Jambi, Sigit Eko Yuwono juga mengungkapkan, Gubernur Jambi harus melihat kepala OPD yang benar-benar berkompentensi dan mempunyai kreatifitas dalam mewujudkan visi misi Gubernur.
“Kepala OPD jangan cuma rutinitas saja, program kerja cuma Copi Paste dari tahun ke tahun. Tidak ada inovasi. Lalu anggaran OPD jangan dipecah ke kegiatan kecil yang tidak ada manfaatnya. Harus ada program unggulan disetiap OPD,” kata Sigit yang akrab disapa Mbah ini.
Lalu kata Sigit, optimalisasi pemanfaatan dana CSR Perusahaan harus disinkronkan dengan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuahan masyarakat.
“Pemberdayaan ormas dalam bentuk kemitraan dengan OPD-OPD dinilai juga penting, harus sesuai kompetensi masing-masing ormas,” kata Sigit.
Asari juga menyampaikan, kepala OPD yang tidak bisa menjalankan Program Jambi mantap agar dievaluasi. “Gubernur harus membuka ruang untuk diskusi bersama ormas dan mahasiswa dengan agenda FGD secara berkala. Agar progam Jambi mantap terealisasi,” ungkapnya.
“Pesan kepada Gubernur Alokasi dana 50 M untuk jalan alternatif batubara agar untuk dialihkan ke peningkatan jalan Sabak-Nipah,” singkat Asari.
Sementara, Iin Habibi mengungkapkan, dengan tingginya angka pengangguran di Provinsi Jambi yang hampir 100 orang ini, tidak bisa dibiarkan. Perlu ada peraturan Gubernur untuk mendapatkan atau melindungi tenaga lokal.
Staf Ahli Gubernur Ariyansah MN Biro Ekonomi Pembangunan mengatakan, kedepan akan mengundang seluruh OPD terkait perkembangan program Dumisake sebagaimana program gubernur yang dijanjikan saat kampanye. (ynd)
Discussion about this post